KOMISI II DPRD Jabar Singgung Optimalisasi UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Penulis Berita

Rabu, 16 November 2022 - 13:54

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CIANJUR | Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan (PSDKP WS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati mengatakan belum optimalnya pelayanan dari UPTD PSDKP WS karena masih minimnya biaya operasional untuk pengawasan Pantai Selatan Jawa Barat yang terbentang mulai dari ujung Kabupaten Sukabumi hingga Kabupaten Pangandaran.

“Untuk menuju ke lokasi yang cukup jauh saja memerlukan biaya belum lagi untuk operasional. Bagaimana fungsi pengawasan bisa berjalan dengan baik sementara anggaran untuk operasional serta sarana dan prasarana tidak ada”, ujar Lina

Selain pengawasan sumberdaya kelautan yang meliputi pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil, pemanfaatan produk dan jasa kelautan serta pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perikanan, UPTD PSDKP WS ini juga melakukan pengawasan sumberdaya perikanan.

“SDM (Sumber Daya Manusia)-nya ada dan mumpuni secara kapabilitas cuman dukungan sarana dan prasarana dan biaya operasional yang tidak ada, ini akan kita dorong agar pengawasannya semakin optimal”, tambah Lina.

Selain itu Lina pun meminta Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi letak Kantor UPTD PSDKP Wilayah Selatan saat ini yang cukup jauh dari lokasi pengawasannya sehingga berdampak pada tingginya biaya operasional.

Berita Terkait

Tempat Berinteraksi Masyarakat dan Ramah Anak, Kang DS Resmikan Alun-alun Ciwidey
Pemdes Se-Kecamatan Rancabali Teken MoU dengan PCNU Terkait Asistensi Pengurusan Program TORA dan KHDPK
DLH: Ini Empat Kategori Peraih Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Bandung 2024
Warga Keluhkan Pencemaran Polusi Udara yang Disebabkan Pembakaran Batu Bara
Sosialisasikan Pengelolaan Sampah 3R, Ini Kata BBWS Citarum dan Pemerintah Desa Neglasari
TPST3R GAUL Desa Neglasari Masuk Profil IBM se-Indonesia, Berhasil Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
Miliki Nilai Ekonomis, TPS3R dan Motah Dapat Mengatasi Sampah dari Sumbernya
Kades Neglasari: Mesin Motah Solusi Terbaik Untuk Mengatasi Persoalan Sampah

Berita Terkait

Jumat, 17 Januari 2025 - 03:00

*Realisasi Investasi Kabupaten Bandung 2024 Lampaui Target Hingga Mencapai 116%*

Jumat, 17 Januari 2025 - 02:54

*IPS Capai 2,64 Poin, Bupati Bandung Terima Penghargaan Badan Pusat Statistik*

Jumat, 10 Januari 2025 - 00:16

Pemdes Se-Kecamatan Rancabali Teken MoU dengan PCNU Terkait Asistensi Pengurusan Program TORA dan KHDPK

Kamis, 9 Januari 2025 - 13:05

Bupati Akan Beri BPJS Ketenagakerjaan Buat Operator Motor Baca

Kamis, 9 Januari 2025 - 12:59

*Pedagang Selesai Direlokasi, Pasar Ciparay Segera Groundbreaking*

Rabu, 8 Januari 2025 - 12:10

Belum Ada Blangko KTP dari Pusat, Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Solusi Pengganti KTP

Sabtu, 4 Januari 2025 - 01:23

Legislator Dadang Hermayana Dorong Program Stunting Menurun

Minggu, 29 Desember 2024 - 08:28

Ketua DPRD Renie Rahayu Peluk Erat Anak-Anak Thalasemia di Majalaya 

Berita Terbaru