ASN Pemkab Bandung Gelar Deklarasi Tandatanga Netralitas Pada Pilkada 2024

- Penulis Berita

Senin, 30 September 2024 - 08:40

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabandung id. | Para ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melaksanakan Deklarasi dan Penandatanganan Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Gedung Moch. Toha Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Senin (30/9/2024).

Deklarasi dan penandatangan netralitas ASN itu hadir Pjs. Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Cakra Amiyana. Hadir pula Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Syam Zamiat Nursyamsi dan perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung.

Para ASN secara bersama-sama mengucapkan deklarasi netralitas ASN; pertama menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Kedua, menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.

Keempat, menolak praktik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana turut mengapresiasi agenda pelaksanaan deklarasi dan penandatanganan netralitas ASN pada Pilkada Serentak Nasional 2024 yang dihadiri para asisten, kepala dinas, kepala badan maupun para camat dan para ASN lainnya di lingkungan Pemkab Bandung.

Mereka mengikuti deklarasi dan penandatanganan netralitas ASN itu baik hadir langsung di Gedung Moch Toha maupun mengikuti dengan cara visual dan zoom meeting.

“Saya sangat mengapresiasi agenda pada hari ini, sebagai komitmen kita bersama dalam mewujudkan optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, khususnya dalam rangka mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama Men-PAN RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rai), Mendagri (Menteri Dalam Negeri RI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu yang akan digelar serentak pada 27 November 2024 mendatang,” kata Cakra dalam sambutannya.

Cakra mengatakan bahwa netralitas ASN saat ini menjadi isu yang banyak mendapatkan sorotan, dan isu netralitas ASN menjadi hal yang akan terus berlanjut kedepan dan strategis.

“Tercatat pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada 27 November 2024 mendatang,” katanya.

Cakra menyebutkan total daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 yaitu, sebanyak 17 provinsi dan 332 kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan di Jawa Barat sebanyak 15 kabupaten/kota.

“Istilah netralitas perlu dipahami secara benar oleh ASN,” tegasnya.

Pada dasarnya, imbuh Cakra, netralitas tidak diatur untuk membelenggu kebebasan ASN dalam mewujudkan aspirasi politiknya.

“Bersikap netral bukan berarti tidak boleh memilih. Menjadi netral juga bukan berarti ASN harus menjadi buta dan tuli politik,” ucapnya.

Disebutkannya, berbagai larangan bagi ASN terkait netralitas dalam Pilkada sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

“Sesungguhnya menjadi ASN agar terhindar dari konflik kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung menegaskan bahwa ASN telah diberi rambu-rambu dalam menata aspirasi politik.

“Saya minta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk membaca dan mematuhi tata cara kita sebagai warga negara Indonesia yang pasti memiliki aspirasi politik. Namun tetap loyal dan berdedikasi kepada negara,” tuturnya.

Netralitas ASN, imbuhnya, merupakan wujud substansi pelayanan, terwujudnya profesionalisme birokrasi, yaitu ASN sebagai inti birokrasi yang melayani, terciptanya kenyamanan kerja ASN, dan tegaknya hukum yang berkeadilan.

Menurutnya, pengukuran netralitas pada ASN dibagi menjadi empat indikator, yaitu netralitas dalam karier ASN, netralitas dalam hubungan partai politik, netralitas pada kegiatan kampanye, dan netralitas dalam pelayanan publik.

“Terkait netralitas pada kegiatan kampanye, salah satu yang seharusnya dilakukan oleh ASN adalah penggunaan media sosial tidak mendukung aktivitas kampanye, tidak membuat berita hoax dan tidak ikut dalam kampanye,” ujarnya.

Cakra mengatakan ASN dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai abdi negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan suatu golongan atau partai politik tertentu.

“Namun demikian, keterlibatan aktif PNS menjadi PPK, PPS, dan KPPS dimungkinkan, mengingatkan keterbatasan penduduk yang memiliki kualifikasi untuk dapat menjadi anggota panitia pemilu,” ujarnya.

Ia mengatakan netralitas dan profesionalisme PNS, terutama saat menjadi anggota panitia Pemilu, akan menentukan keberhasilan pemilu.

Cakra juga berharap kepada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan Inspektorat Kabupaten Bandung untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap netralitas ASN dalam Pilkada.

Ia berharap BKPSDM dan Inspektorat agar secara terus menerus melakukan mensosialisasikan mengenai netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah.

“Mengecek dan mengawasi netralitas ASN memberikan hukuman bagi yang terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya.

“Atas nama pemerintah daerah, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Kepegawaian Negera RI, yang telah menjalankan fungsinya melaksanakan pengawasan pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Menjalankan tugasnya menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN,” imbuhnya.

Cakra menegaskan bahwa penandatangan ini merupakan bentuk komitmen ASN Pemerintah Kabupaten Bandung untuk sama-sama melaksanakan Pilkada Serentak dalam menjaga integritas dan netralitas.

“Kehadiran ASN adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kenyamanan kepada semua pihak dengan melakukan ketidakberpihakan pada siapapun,” ujarnya.

Cakra menyebutkan dengan penandatangan ini, diharapkan adanya komitmen bersama untuk menjaga integritas ASN agar tidak dilibatkan dalam kegiatan politik, yang nantinya akan merugikan ASN itu sendiri.

“Mari bersama kita sukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan adil, sehingga kita dapat merayakan pesta demokrasi dengan aman dan kondusif,” harapnya.*kb1 *

Berita Terkait

“Membangun Ibu Kota Nusantara: Proyek Transformasi Nasional untuk Masa Depan Indonesia”
Yayasan Pondok Pesantren Sirojul Huda Dukung Gus Farkhan Gantikan Gus Miftah Jadi Utusan Khusus Presiden
FPRB Kabupaten Bandung Gelar Musda III, Bupati Dadang Supriatna: Harus Selaras dan Sinergi Dengan BPBD
Mobil Perpustakaan Keliling Kembali Hadir di Rembug Bedas Bupati Bandung
Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Bersama Para Kader Partai Gelar Tasyakur Binni’mah
Ini Analisis dan Prospek Cuaca Mingguan di Jawa Barat, BPBD: Termasuk di Kabupaten Bandun
RORI Sub Chapter BanSel Laksanakan Ini
Kalak BPBD: Ingatkan Waspada Kesiapsiagaan Potensi Ancaman Gempa Bumi

Berita Terkait

Selasa, 10 Desember 2024 - 04:45

Desa Mekarmaju Kembangkan Sentra Produksi Pandai Besi

Minggu, 8 Desember 2024 - 14:46

DPC PKB Gelar Doa Bersama Untuk Kemenangan Dadang Supriatna Terpilih Bupati

Kamis, 5 Desember 2024 - 07:51

Ini Kata Direktur LAPELDA, H. Aep Saefullah: Kemenangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb Buah Program yang Dirasakan Masyarakat

Kamis, 5 Desember 2024 - 04:40

Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pilkada Serentak 2024, Tetapkan Dadang Supriatna-Ali Syakieb Jadi Pemenang Pilbup Bandung

Rabu, 4 Desember 2024 - 14:09

KPU Kabupaten Bandung Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara, Begini Hasilnya

Rabu, 4 Desember 2024 - 13:57

Ketua SERASI, Ali Hamzah: Kami Siap Mengawal Kemenangan Paslon Dadang Supriatna – Ali Syakieb

Rabu, 4 Desember 2024 - 11:41

Pemkab Bandung kembali menerima penghargaan dari Ombudsman Jawa Barat

Selasa, 3 Desember 2024 - 01:28

Tahapan Pilkada Maju, Walau Kurang Sosialisasi

Berita Terbaru

Koni Gelar Rakerkab ri hadiri Oleh Kadispora Erwin

OLAHRAGA

Kadispora Kabupaten Bandung Minta Koni Lebih Baik Lagi

Selasa, 10 Des 2024 - 12:46

SOSIAL POLITIK

Desa Mekarmaju Kembangkan Sentra Produksi Pandai Besi

Selasa, 10 Des 2024 - 04:45