kabandung.id | Masyarakat Desa Mekarwangi Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung mengharapkan ada pembangunan gedung baru SMAN atau SMKN di desa tersebut. Untuk pembangunan gedung baru SLTA itu, Pemerintah Desa Mekarwangi memiliki lahan carik desa yang bisa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tersebut.
Harapan masyarakat itu terungkap dalam pelaksanaan Rembug Bedas ke-191 Bupati Bandung Dadang Supriatna di Desa Mekarwangi Kecamatan Ibun, Selasa (17/9/2024) sore.
Keinginan masyarakat Desa Mekarwangi itu disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarwangi Iwan Ardiansyah kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Tata Irawan beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung lainnya.
Atas dasar aspirasi masyarakat Desa Mekarwangi itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna respon cepat harapan masyarakat itu dengan memberikan solusi terbaik.
Solusinya, Bupati Bandung pada saat itu meminta Ketua BPD Mekarwangi Iwan Ardiansyah dan Kepala Desa (Kades) Mekarwangi Endut Suratman untuk memimpin pelaksanaan rapat atau musyawarah desa (musdes) di sela-sela pelaksanaan Rembug Bedas tersebut.
Kebetulan pelaksanaan Rembug Bedas yang digagas Pemkab Bandung melalui DPMD Kabupaten Bandung itu dihadiri para Ketua RT, RW, Perangkat Desa, LPMD, BPD, Linmas, kader PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan unsur lainnya.
Sebelum musdes digelar, Bupati Dadang Supriatna sempat melontarkan pertanyaan kepada masyarakat Desa Mekarwangi yang hadir di Rembug Bedas itu.
“Setuju kalau sekarang dilaksanakan musdes? Setuju ingin ada SMAN/SMKN?” tanya Bupati Bandung kepada masyarakat Desa Mekarwangi. Masyarakat pun dengan serentak menjawab “setuju”.
Saat itu, Ketua BPD Mekarwangi Iwan Ardiansyah dan Kepala Desa Mekarwangi Endut Suratman langsung memimpin musdes tentang rencana pembangunan gedung baru SMAN atau SMKN.
Iwan mengatakan, musdes pada 17 September 2024 ini, pertama diusulkan dan ditetapkan bahwa di Desa Mekarwangi warga masyarakat ingin ada SMAN/SMKN. Setuju? Ungkap Iwan kepada masyarakat yang hadir saat musdes itu.
Masyarakat pun menjawab dengan serentak “setuju”. Iwan pun langsung ketuk palu.
Iwan menjelaskan, Desa Mekarwangi memiliki tanah carik desa seluas 42 hektare di kawasan Pasir Pogor desa tersebut. Saat ini, lahan tersebut digarap oleh masyarakat untuk lahan pertanian.
“Setuju tanah carik desa didamel SMAN/SMKN?” tanya Iwan lagi kepada masyarakat. Masyarakat pun dengan serentak menjawab “setuju”.
Apakah setuju tanah carik desa seluas 1 hektare digunakan lokasi bangunan SMAN/SMKN di wilayah Pasir Pogor? Masyarakat pun kembali menjawab dengan serentak, “setuju”. Iwan pun langsung ketuk palu, sebagai tanda musdes itu dilaksanakan secara sah.
Usai melaksanakan musdes, Bupati Dadang meminta kepada Ketua BPD Mekarwangi dan Kepala Desa Mekarwangi untuk membuat berita acara.
“Silahkan usulkan kepada saya. Nanti saya akan usulkan ke provinsi. Kalau misalkan usulan itu diterima oleh provinsi, maka Minggu depan atau dua Minggu mendatang kita peletakan batu pertama untuk buat SMAN,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.
“Yang penting prosesnya cepat. Untuk SMA itu, diusulkan ke provinsi. Urusan penggantian lahan satu hektare, nanti usulan penggantinya. Yang penting punya sekolah,” imbuhnya.
Lebih lanjut Kang DS menginstruksikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung untuk melaksanakan pembangunan jalan di tiga titik lokasi di Desa Mekarwangi. Berharap Minggu depan sudah mulai ada pengerjaan.
“Mau dihotmix atau dibeton silahkan, yang penting ada pengerjaan pembangunan jalan di tiga titik di Desa Mekarwangi,” harapnya.
Kang DS pun mengaku bersyukur Desa Mekarwangi memiliki dana bagi hasil panas bumi, yaitu sebesar Rp 767 juta. Anggaran yang dikucurkan ke Desa Mekarwangi totalnya sekitar Rp 3,5 miliar.
“Baru kepemimpinan saya, dana bagi hasil panas bumi diberikan ke desa. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar itu. Tentunya pemanfaatannya melalui musdes,” kata Bupati Bedas.
Kepada masyarakat, ia mengungkapkan bahwa 13 program prioritas sudah terlaksana, di antaranya program insentif guru ngaji dengan anggaran Rp 109 miliar per tahun.
“Ada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, untuk Ketua RT, RW, perangkat desa, LPMD, Linmas, BPD, dan kader PKK sebanyak 51.000 orang sudah diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk 87.000 petani sudah diberikan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Apakah program ini lanjutkan? Masyarakat pun dengan serentak menjawab “lanjutkan”.
Kang DS mengungkapkan bahwa semua kader PKK, Posyandu, Pos KB, Sub KB di Kabupaten Bandung pada tahun 2025 akan diberikan insentif. Sebelumnya, baru 20 kader PKK per desa yang diberikan insentif.
Kang DS kembali mengungkapkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, saat ini baru dua menerima manfaat. Pertama bila kecelakaan biayanya dicover, dan kedua bila meninggal dunia ahli warisnya mendapatkan santunan Rp 42 juta. Keanggotannya sudah tiga tahun, ahli warisnya diberikan santunan Rp 174 juta untuk beasiswa pendidikan anak-anaknya.
“Tahun depan, akan ditambah jaminan hari tua,” katanya.
Ia mengungkapkan APBD Kabupaten Bandung meningkat dari Rp 4,6 triliun naik sebesar Rp 7,4 triliun. PAD Kabupaten Bandung naik dari Rp 960 miliar jadi Rp 1,4 triliun.
Kabupaten Bandung sudah menerima 380 penghargaan. Kang DS berharap, penghargaan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bandung yang lebih Bedas.
Kang DS mengingatkan masyarakat untuk mensukseskan Pilkada Serentak Nasional 27 November 2024. Ia juga meminta doa kepada masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinan yang akan datang.**
