Kabandung id. | Hibah bonus produksi panas bumi yang digulirkan perusahaan pengelola energi panas bumi melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung ke desa-desa penghasil panas bumi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Salah satunya dalam peningkatan infrastruktur pembangunan fisik yang merupakan sarana dan prasarana umum masyarakat.
“Untuk itu, kami sebagai warga setempat berharap pemberian hibah bonus produksi panas bumi ini terus dilanjutkan dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi dalam besaran pengucuran anggarannya,” kata Ohim, seorang tokoh masyarakat di Kampung Pencul RT 03/RW 03 Desa Dukuh Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, Minggu (27/10/2024).
Ohim menyebutkan digulirkannya hibah bonus produksi panas bumi ke desa-desa ini sebagai bentuk perhatian perusahaan pengelola energi panas bumi dan pemerintah daerah terhadap masyarakat di daerah penghasil panas bumi.
“Untuk itu, kami atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih dengan adanya hibah bonus produksi panas bumi ini. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi hibahnya, supaya ada peningkatan dan pemerataan pembangunan fisik di desa,” katanya.
Tak hanya peningkatan dalam infrastuktur pembangunan, Ohim berharap dari anggaran hibah ini kedepannya bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan atau pengembangan ekonomi masyarakat.
“Ini dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerah penghasil panas bumi, sesuai dengan tujuan pemerintah dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan hibah bonus produksi panas bumi ini dirasakan masyarakat di daerah penghasil panas bumi, dalam beberapa tahun ini. Hal ini membuktikan adanya peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Kita bisa melihat langsung ada peningkatan pembangunan gang dan jalan di desa. Atas dasar itulah, sehingga kami menyambut baik kinerja pemerintahan desa yang betul-betul merealisasikan pemanfaatan dari anggaran hibah bonus produksi panas bumi tersebut. Tentunya dalam pemanfaatannya disesuaikan dengan hasil musyawarah desa (musdes) dan peraturan Bupati Bandung,” tuturnya.**
