SUMEDANG – Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), H. Abdul Kadir Karding., S.Pi., M.Si., mengajak praja IPDN-Kemendagri untuk turut serta mengganti trend hastag #KaburAjaDulu menjadi hastag #KerjaSajaDuludiLuarNegeri.
Hal ini disampaikan Menteri Abdul Kadir Karding saat memberikan materi dengan tema “Arah Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran dalam rangka Mewujudkan Asta Cita 2024-2029” pada kegiatan Stadium General/Kuliah Umum di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Rabu (26/2/2025).
Menurutnya, kata kabur memiliki definisi negative. “Kabur belum tentu akan seperti yang diharapkan apalagi kalau tidak diimbangi dengan soft skill dan skill yang baik. Jadi lebih baik kita ganti menjadi Kerja Saja Dulu di Luar Negeri. Dengan bekerja diluar negeri akan ada beberapa manfaat untuk Sumber Daya Manusia kita diantaranya adanya transfer of knowledge dan transfer of skill,” tuturnya.
Menteri Abdul Kadir meyakini bahwa IPDN merupakan sumber recruiting pegawai yang utama, khususnya dalam menghasilkan ASN (Aparatur Sipil Negara) terbaik di Indonesia. Untuk itulah, ia hadir di depan 5.580 orang yang terdiri atas praja, mahasiswa pasca sarjana IPDN dan perwakilan civitas akademika IPDN dalam rangka memberikan pemahaman baru terkait Pekerja Migran Indonesia.
Kehadiran Menteri Abdul Kadir di IPDN juga bermaksud mengoptimalkan peran pamong praja sebagai ujung tombak dalam perlindungan pekerja migran Indonesia melalui kegiatan, koordinasi dan implementasi kebijakan, pendataan dan pemantauan, sosialisasi dan edukasi, pencegahan dan penanganan masalah, dukungan reintegrasi, penguatan kelembagaan di tingkat daerah, pengawasan dan evaluasi, kolaborasi dengan stakeholder, penguatan ekonomi keluarga pekerja migran, serta advokasi dan perlindungan hukum.
Dalam kegiatan ini, Abdul Kadir menyampaikan data bahwa setiap tahunnya sebanyak 297.000 orang pekerja migran dikirim keluar negeri.
“Dari data tersebut sebanyak 5,4 juta orang pekerja migran merupakan pekerja yang berangkat dengan mengikuti prosedur sesuai Undang-Undang yang berlaku atau disebut legal. Sedangkan 4,3 juta orang (menurut data pada tahun 2017) yang berangkat tidak berdasarkan prosedur atau ilegal,” ujarnya.
Sehingga menurutnya, total pekerja migran Indonesia di luar negeri hingga tahun ini dapat menyentuh angka lebih dari 10 juta orang.
“Tahun ini, insyaallah kami akan menempatkan 425.000 pekerja ke 100 negara tujuan. Ini merupakan kontribusi nyata terhadap pengurangan pengangguran sebanyak 0,6% dan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Abdul Kadir juga menyoroti terkait fenomena pekerja migran Indonesia yang banyak mengalami kekerasan, eksploitasi, bahkan human trafficking.
“Mereka yang mendapatkan kasus ini didominasi oleh pekerja migran yang ilegal. Hal ini terjadi karena pekerja non procedural/ilegal ini merupakan pekerja yang memiliki low skill, penguasaan bahasa asing yang kurang baik, mental yang lemah dan tidak tahu tentang budaya negara tersebut,” tuturnya.
Pemahaman terkait pekerja migran ini harus dipahami oleh para praja IPDN yang merupakan calon ASN negara ini.
Menurutnya, perlindungan pekerja migran ada dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, yakni terkait memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan setiap orang harus dilindungi hak asasinya termasuk hak untuk bekerja, tidak mengalami kekerasaan, tidak dieksploitasi dan lain sebagainya.
Asta cita kedua yakni terkait memperkuat pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia), science, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas dalam artian semua pekerja migran Indonesia harus dibekali dengan soft skill dan skill agar dia bisa bermanfaat dan produktif di negara orang.
Asta cita lainnya yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Sementara itu, Rektor IPDN Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M., mengatakan bahwa kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam kepada praja mengenai bagaimana pemerintah berupaya memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja migran Indonesia, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan, peningkatan keterampilan serta perbaikan regulasi yang mendukung hak-hak mereka.
“Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pekerja migran yang besar memiliki tanggung jawab dalam memastikan kesejahteraan, perlindungan serta hak-hak para pekerja migran di luar negeri,” kata Rektor IPDN.
Oleh karena itulah, lanjut Rektor Hadi Prabowo, pemahaman terhadap arah kebijakan perlindungan pekerja migran menjadi sangat penting terutama bagi semua yang berperan aktif dalam sistem pemerintahan di masa depan.
Pada kesempatan ini pula Rektor IPDN menganugerahkan tanda penghargaan Kartika Astha Brata Utama dan Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kepada Abdul Kadir atas dedikasinya dalam pemberdayaan Alumni IPDN dengan menempatkan pada beberapa posisi strategis di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.*aku*
